Indonesia memiliki luas lahan perkebunan dan produksi kelapa terbesar di dunia. Namun, produksi kelapa belum dioptimalkan dengan baik, sehingga produktifitasnya rendah. Imbasnya, potensi besar kelapa belum bisa menjadi komoditas ekspor.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra dalam seminar bertema ‘Selamatkan Kelapa Indonesia’ di Operation Room, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/07/20160. Hadir dalam seminar ini sebagai pembicara, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, dan penulis buku ‘Selamatkan Kelapa Indonesia’, Ardi M. Simpala.

“Padahal kalau kita pelajari dengan baik, kelapa ini bisa menjadi komoditas ekspor. Dan bagian-bagian dari kelapa bisa diolah, bisa dikembangkan menjadi komoditi yang laku di pasar internasional. Saya sudah mempraktekannya dari zaman kuliah dulu sampai sekarang,” kata Eka.

Politisi F-PG itu juga yakin, jika potensi kelapa yang besar ini dapat dikelola dengan baik, maka lapangan kerja dan devisa negara juga akan bertambah, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Namun ia menyayangkan, masih ada beberapa permasalahan sehingga pengembangan potensi kelapa ini menjadi terhambat. Salah satunya adalah masalah harga. Ia mencatat, harga komoditas di negara tetangga, dihargai sebesar Rp 3000-4000 per kilogram. Sementara di Indonesia hanya Rp 1500-2000 saja untuk setiap 1 kilogram kelapa.

“Kita belum mengembangkan industri yang mengolah kelapa, sehingga sebagian besar kelapa ini dijadikan konsumsi. Padahal negara lain, seperti Malaysia, Thailand, sudah mengolah kelapa menjadi komoditas industri, sehingga harga lebih mahal. Ini yang menyebabkan petani atau pengusaha kelapa lokal, lebih tertarik menjual kelapa ke luar negeri,” papar Eka.

Mengingat besarnya potensi kelapa ini, Eka menyarankan kepada Pemerintah untuk, misalnya, membentuk badan pengelolaan kelapa. Pasalnya, di beberapa negara bahkan sudah memiliki menteri khusus yang menangani kelapa.

“Mau tidak mau tanggung jawab kita adalah bagaimana membuka pengelolaan kelapa ini menjadi komoditas ekspor, sehingga permintaan kelapa untuk menjadi komoditas ekspor dapat terpenuhi,” pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu.’

Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan mengungkapkan beberapa permasalahan di kebun kelapa, diantaranya serangan hama, kebun kelapa tua, hingga rusaknya trio tata air. Alternatif penanganan masalah tentunya dengan pengendalian hama terpadu, peremajaan kebun kelapa, dan pembangunan dan rehabilitasi trio tata air (tanggul, saluran, dan pintu klep).

“Harga kelapa juga sangat tidak stabil, mudah naik turun. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian,” imbuh Wardan.

Wardan juga mencatat, dari tahun 2005-2015 Indonesia baru meremajakan 7.260 hektar kebun kelapa, dari total lebih dari 100 ribu hektar kebun kelapa tua. (sf)/foto:rizka/iw.